Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, meminta Pertamina wajib melayani penjualan BBM jenis Pertalite, karena tidak ada perubahan aturan terkait distribusi dan pengadaan BBM bersubsidi. Anggota fraksi PKS itu menegaskan pemerintah harus menindak tegas pihak SPBU yang tidak mendistribusikan BBM jenis Pertalite. Sebab BBM penugasan pemerintah kepada Pertamina harus dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kuota tahunan BBM penugasan jenis Pertalite ini sudah ditetapkan setiap tahun. Jadi pihak Pertamina dan SPBU tidak boleh seenaknya secara sepihak menolak untuk mendistribusikan BBM penugasan ini," kata Mulyanto kepada wartawan Kamis (2/5/2024). "Jangan mbalelo atas penugasan ini. Kalau mbalelo, lebih baik dicabut saja izinnya," imbuh Mulyanto. Mulyanto menyebut saat ini regulasi untuk pembatasan distribusi Pertalite masih sama.

Jadi jangankan untuk menghapus BBM jenis Pertalite, untuk mengurangi jumlah distribusinya saja tidak boleh. "Tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menghapus BBM jenis Pertalite ini. Jadi Pertamina, sebagai operator, jangan mendahului Pemerintah sebagai regulator, dengan tidak mendistribusikan BBM dalam penugasan, yakni Pertalite," tandasnya. Komisi VII DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas SPBU yang Tidak Distribusikan Pertalite

Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport Berita Viral Siap Siap SPBU Tidak Jual Lagi BBM Pertalite di Provinsi NTT Ketua DPRD Padang Syafrial Kani Minta Pemko Tindak Tegas Gimik Kemalingan di Klinik Athena

Soal Rencana Kenaikan PPN, Komisi XI: DPR dan Pemerintah Terus Cermati Situasi Ekonomi Global Sandiaga Uno Siap Tindak Tegas Game Online yang Bawa Dampak Buruk Bagi Anak Indonesia LuhutMinta Tidak Bawa Orang Toxic di Pemerintah, Zulhas: Prabowo Tahu yang Terbaik

Mentan Amran Ancaman Tindak Tegas Mafia Pupuk: Aku Cabut Izinnya Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, beleid pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite belum rampung dalam waktu dekat. Target penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 itu seiring dengan rencana pemerintah untuk menahan harga BBM dan tarif listrik tidak naik sampai Juni 2024.

Arifin mengatakan, revisi beleid itu diharapkan dapat memperbaiki target serta realisasi penyaluran subsidi BBM di tengah masyarakat nantinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *